Hai Kalteng

Foto Kominfo.

Selama dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 menjadikan keberadaan teknologi digital sebagai penopang kehidupan dan pendukung terciptanya solusi inovatif bagi masyarakat Indonesia maupun global. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba, menyatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia menargetkan pemulihan yang tangguh melalui pembahasan isu digital dalam Digital Economy Working Group (DEWG).

(Baca Juga : Menteri PUPR dorong HPJI tingkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan)

“Kita mengarahkan transformasi digital Indonesia agar bersifat inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Ada tiga isu prioritas yang dibahas, yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust,” papar Sekjen Mira Tayyiba dalam Konferensi Pers 1st Internal Workshop DEWG G20: “Achieving a Resilient Recovery: Working Together for a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation”, yang berlangsung hibrida dari Pullman Hotel, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dalam keterangan persnya, Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan bahwa Indonesia patut bangga karena selama pandemi, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai USD 70 miliar di tahun 2021 berdasarkan angka Gross Merchandise Value (GMV). Bahkan, angka tersebut diprediksi akan meningkat hingga USD 146 miliar pada tahun 2025.

“Selain itu, setidaknya terdapat tambahan 5 startup Indonesia berhasil meraih status unicorn di tahun 2021. Sektor-sektor seperti edutech dan healthtech juga mengalami perkembangan pesat di tengah pandemi,” ujar Sekjen Kementerian Kominfo yang juga menjadi Chair DEWG G20.

Walau demikian, menurut Sekjen Mira Tayyiba, potensi teknologi digital tidak akan dapat terealisasi bila orang-orang yang telah memiliki akses tidak dapat memanfaatkannya secara produktif.

“Oleh karena itu, tema besar kita adalah mencapai transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Artinya, kita tidak hanya mempertimbangkan aspek spasial, seperti siapa saja yang sudah memiliki akses atau belum. Inklusivitas yang kita maksud juga merujuk ke seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak,” jelasnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menekankan, masih ada berbagai tantangan di tengah keberhasilan penyediaan akses teknologi, di antaranya berkaitan dengan risiko kesenjangan digital, minimnya kecakapan dalam memahami dan menggunakan teknologi digital, serta keamanan data dan arus data lintas batas negara yang semakin deras.

Oleh karena itu, Sekjen Kementerian Kominfo mengharapkan agar pembahasan isu digital mencerminkan aspirasi transformasi digital di Indonesia agar bersifat insklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. 

“DEWG G20 merupakan kelompok kerja ekonomi digital yang diampu Kementerian Kominfo. Melalui DEWG, Kominfo menginisiasi melting pot antara working group, engagement group, national knowledge partner, dan national strategic stakeholders. Isu digital adalah isu lintas sektor, dan isu-isu yang diangkat DEWG beririsan erat dengan pembahasan aspek digital dalam working group maupun engagement group lainnya,” tuturnya.

Melalui DEWG G20, Kementerian Kominfo melibatkan pemangku kepentingan untuk membahas dan mengonsolidasi isu digital. Menurut Sekjen Mira Tayyiba, konsolidasi diperlukan untuk mengidentifikasi kesepahaman dan menjawab tantangan dalam sektor digital untuk mewujudkan pemulihan yang tangguh. 

”Workshop ini akan menjadi pengejawantahan peran DEWG sebagai leading sector untuk isu prioritas Transformasi Berbasis Digital dalam Presidensi G20 Indonesia. Dengan adanya strategi konsolidasi isu digital, teknologi digital akan dapat menjadi sumber semangat Indonesia dan dunia untuk pulih bersama, bangkit lebih tangguh,” tandasnya.